(KABAR TAPSEL), MANDAILING NATAL, – Ratusan Petani Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal menyuruh putar balik 3 truk mobil jenis Colt Diesel bermuatan sawit dari perusahaan perkebunan PT. Rendi Permata Raya (PT.RPR) yang berusaha membawa muatan ke PMKS PT. Madina Agro Lestari (PT. MAL), Kamis siang (30/3/2023).

Menurut, salah satu warga yang tinggal di Desa Sikapas, Reza, menjelaskan bahwa ada isu salah satu oknum BPD Desa Sikapas yang teken kontrak dengan PT. RPR agar meloloskan buah sawit dari PT. RPR menuju Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT. MAL di Desa Sikapas, Senin, (30/03).

"Saya tadi mendengar percakapan antara Satpam PT. MAL dengan Humas PT. MAL. Percakapan itu mengenai 3 buah truk bermuatan sawit dari PT. RPR, yang sempat disuruh sejumlah warga Singkuang untuk memutar balik dari PMKS PT. MAL menuju PT. Rendi Permata Raya," jelas Reza.

Ia juga menambahkan bahwa warga Singkuang I yang mengejar 3 buah truk tersebut sempat menanyakan nomor ponsel Khairul (Ketua BPD Desa Sikapas, red).

Ketika ditanya siapa nama Khairul, Reza menjelaskan tidak begitu tahu banyak tentang itu. Ia hanya mengatakan bahwa Khairul itu biasa dipanggil Kuro-kuro Bancah dan Ketua BPD Desa Sikapas. 

"Hanya itu yang saya tahu, Kak," jawabnya singkat ketika jurnalis KABAR TAPSEL menghubunginya.

Kemudian, peristiwa puluhan warga yang mengiringi 3 buah mobil truk bermuatan sawit tersebut kini telah putar balik dari PMKS PT. MAL menuju PT. RPR Desa Singkuang I.
Diketahui, puluhan warga Desa Singkuang I sempat menanyakan ke salah satu Satpam PT. MAL di Dusun Marait, Desa Sikapas yang baru saja menelepon Humas PT. MAL, Sadri Munawir  MM Harahap.

"Ya, mereka menanyakan nomor Si Khairul. Saya jawab. Tidak ada," ujar salah satu Satpam PT. MAL dalam percakapannya dengan Humas PT. MAL, Sadri Munawir MM Harahap dalam video itu.

"Yang penting aman-aman saja. Itu yang kita mau, " kata Satpam PT. MAL tersebut dalam video itu.

Hingga berita ini ditulis, warga mengiringi 3 buah truk bermuatan penuh dari PMKS PT. MAL menuju PT. RPR di Desa Singkuang.

Aksi Blokade Sebagai Bentuk Protes

Aksi blokade gerbang PT. RPR ini sudah berjalan hampir dua pekan. Namun, harapan mereka masih belum digubris oleh Pemkab Madina. Sementara, Surat Rekomendasi dari DPRD Madina belum juga ditandatangani.

Ratusan petani menginap di bawah tenda darurat, masak di dapur umum yang mereka dirikan, bahkan ibadah bulan puasa seperti tarawih, tadarus Alqur’an, sahur, dan berbuka puasa. Semua mereka lakukan di lokasi blokade dan dijaga ketat oleh jajaran Polres Mandailing Natal.

Sejalan dengan aksi tersebut, Bupati Madina Muhammad Jafar Sukhairi Nasution pada hari kelima atau hari Jumat (24/3/2023) yang lalu sudah mengadakan rapat forkopimda dengan mengundang perwakilan masyarakat pengunjukrasa juga dari pihak PT RPR.

Namun, rapat tersebut menurut warga menemui jalan buntu. Hak yang mereka perjuangkan yaitu kebun plasma 20 persen dari PT RPR belum ada kejelasan.

Surat Rekomendasi dari DPRD Mandailing Natal

Beberapa hari setelah aksi tersebut, Komisi II DPRD Madina mengeluarkan rekomendasi yang berisi tiga poin penting yang belum juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis hingga berita ini ditulis.

Sapihuddin, Ketua Koperasi Hasil Sawit Bersama sekaligus koordinator aksi 381 petani Desa Singkuang I mengatakan, hingga Rabu malam (29/3/2023) masyarakat masih bertahan di lokasi, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemkab Madina yang belum berpihak ke mereka.

Ia menerangkan bahwa surat rekomendasi dari Komisi II DPRD Madina itu mereka anggap suatu harapan juga tahapan dalam memperjuangkan hak kebun plasma 20 persen dari total luas HGU PT Rendi seluas 3.741 Ha.

Ia pun menyebut masyarakat bersedia membubarkan diri apabila rekomedasi tersebut sudah ditanggapi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Madina.

“Kami mengapresiasi rekomendasi dari komisi II DPRD Madina yang ditujukan ke pemerintah. Tentunya kami bersedia membubarkan diri, tapi dengan catatan rekomendasi itu sudah disetujui Pak Bupati," jelas Sapihuddin.

“Apalagi surat itu kabarnya masih di meja ketua DPRD, belum sampai ke Pak Bupati. Kalau surat rekomendasi sudah sampai ke Pak Bupati dan beliau menyetujuinya maka kami bersedia bubar dengan suka rela,” ungkapnya.

Menurut Sapihuddin, apabila rekomensasi dari DPRD Madina sudah disetujui pemerintah maka ini akan jadi pegangan mereka di kemudian hari.

“Dalam rekomendasi itu jelas ada tenggat waktu. Nanti apabila PT Rendi tetap ingkar dan tidak mematuhinya, maka ini akan kami buat sebagai alat hukum untuk membawanya ke ranah hukum,” jelas Sapihuddin yang akrab disapa Buyung Umak ini.

Diberitakan sebelumnya, komisi II DPRD Madina mengeluarkan rekomensasi menyangkut sengketa kebun plasma masyarakat Singkuang 1 dengan PT Rendi Permata Raya.
Berikut ini tiga rekomendasi Komisi II DPRD Madina kepada Bupati Madina.

Pertama, meminta kepada Bupati Madina agar memberikan sanksi administratif kepada PT Rendi Permata Raya berupa denda.
Pemberian denda ini disebabkan karena PT. Rendi Permata Raya tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat Desa Singkuang I kecamatan Muara Batang Gadis.

Selanjutnya Pemerintah Daerah menerbitkan surat tagihan denda kepada PT Rendi Permata Raya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 26 yahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Kedua, meminta kepada Bupati Madina agar memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha perkebunan perusahaan selama enam bulan, jika dalam waktu satu bulan ke depan tidak menyampaikan laporan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Ketiga, apabila PT Rendi Permata Raya tetap tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu dalam jangka waktu enam bulan, Bupati Mandailing Natal harus memberikan sanksi pencabutan izin berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 tentang Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.***